You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Lima Tahun Terakhir, 3.000 Pengendara Roda Dua Meninggal
.
photo TP Moan Simanjuntak - Beritajakarta.id

Motor Lebih Mematikan dari Penyakit Menular

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mencatat selama lima tahun terakhir sebanyak 3.000 pengendara meninggal akibat kecelakaan kendaraan roda dua. Jumlah tersebut lebih buruk dibandingan dengan ancaman penyakit menular. Keprihatinan inilah yang akhirnya mendorong Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan larangan melintas di ruas jalan protokol untuk kendaraan roda dua.

Masyarakat harus menyadari sepeda motor sangat berbahaya dan berpotensi kecelakaan yang merengut nyawa dan cacat seumur hidup

Kepala Dishub DKI Jakarta, Muhammad Akbar mengatakan, kebijakan larangan melintas sepanjang Bundaran Hotel Indonesia (HI) hingga Jalan Medan Merdeka Barat memang mendapat penolakan dari beberapa pihak. Namun, kebijakan tersebut dianggap penting lantaran jumlah angka kecelakaan akibat kendaraan roda dua adalah yang tertinggi.

"Masyarakat harus menyadari sepeda motor sangat berbahaya dan berpotensi kecelakaan yang merengut nyawa dan cacat seumur hidup," kata Akbar, saat dihubungi, Sabtu (15/11).

Pembatasan Sepeda Motor, DKI Siapkan Bus Tingkat Gratis

Dia menyebutkan, setidaknya ada 3.000 orang yang meninggal dunia di Jakarta akibat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengendara kendaraan roda dua dalam lima tahun terakhir. Menurutnya, ini adalah ancaman yang paling membahayakan dibandingkan dengan penyakit menular.

"Dalam lima tahun terakhir ada 3.000 orang yang meninggal dunia dan ini melebihi penyakit menular yang ada," tambahnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI akan melakukan uji coba penerapan larangan kendaraan roda dua di Jalan MH Thamrin sampai Jalan Medan Merdeka Barat pada Desember 2014 mendatang. Uji coba itu merupakan tahap awal. Nantinya di beberapa jalan protokol lainnya akan diberlakukan peraturan yang sama. Dengan pelarangan itu, diharapkan masyarakat bisa beralih menggunakan moda transportasi massal.

"Dalam membuat kebijakan memang melihat aspeknya. Seperti aspek keadilan, biaya, fleksibel. Tapi, sekarang yang dipentingkan adalah aspek keselamatan," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. UP Metrologi Dinas PPKUKM Gelar Edukasi Metrologi Legal

    access_time30-09-2024 remove_red_eye2638 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Anwar Tinjau Lokasi Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu di Kramat Jati

    access_time29-09-2024 remove_red_eye2262 personNurito
  3. 21 Unit Pemadam Tangani Kebakaran di Gedung Bakamla RI

    access_time29-09-2024 remove_red_eye1872 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Jakarta Entrepreneur Ikut Ramaikan Pameran Premiere Classe di Paris

    access_time29-09-2024 remove_red_eye1215 personAnita Karyati
  5. Penataan Kawasan di Jalan Bendi Besar Rampung

    access_time01-10-2024 remove_red_eye1148 personTiyo Surya Sakti